finance.detik.com

2 Februari 2017

Hendra Kusuma - detikFinance

http://finance.detik.com/industri/3411940/darmin-bicara-soal-kampanye-hitam-untuk-pojokkan-sawit

Darmin Bicara Soal Kampanye Hitam untuk Pojokkan Sawit RI

Jakarta - Nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya, seperti karet, kelapa, coklat, teh, dan kopi. Indonesia pun sudah dianggap kayaknya raja sawit di dunia.

Indonesia pada 2016 nilai ekspor produk sawit mencapai US$ 17,8 miliar atau naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 16,5 miliar. Meski nilai ekspor naik, namun secara volume mengalami penurunan sebesar 2%. Pada 2016, volume ekspor CPO mencapai 25,7 juta ton sedangkan tahun sebelumnya mencapai 26,2 juta ton.

"Kita punya banyak komoditas perkebunan, karet, kelapa, coklat, teh, kopi, ada 8, tapi kelapa sawit adalah andalan dan kebanggaan kita," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat acara Pertemuan Nasional Sawit Indonesia, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Darmin menuturkan, kelapa sawit saat ini menjadi berkah bagi Indonesia. Apalagi, dari seluruh tanaman penghasil minyak, produktivitas kelapa sawit menjadi yang paling tinggi. Sehingga, tidak heran negara-negara mengkhawatirkan produk kelapa sawit Indonesia, bahkan sampai digulirkannya kampanye hitam soal kepala sawit.

"Banyak negara di dunia memang khawatir melihat sawit, kemudian lahirlah kampanye untuk pojokkan kelapa sawit," jelasnya.

Untuk menjaga momentum ini, kata Darmin, pemerintah akan mempelajari beberapa persoalan yang terdapat pada kelapa sawit. Salah satunya dengan program peremajaan kembali (replanting) perkebunan milik petani kelapa sawit.

Dalam upaya ini, lanjut Darmin, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, dibutuhkan keterlibatan dunia usaha.

"Tahun ini bertekad untuk mulai replanting kelapa sawit rakyat. Tentu saja harus kombinasikan dengan pemerintah, Kementan, dan dunia usaha. Selain itu, ada beberapa hal yang disiapkan pemerintah, sangat terkait dengan kebijakan ekonomi untuk wujudkan pemerataan dalam ekonomi," tandasnya. (mkj/mkj)