SIPKEBUN, Bantu Pemerintah Terapkan Kebijakan Tepat

INFO SAWIT, JAKARTA - Menurut Direktur Pelaksana INOBU, Joko Arif, proses pendataan pada aplikasi SIPKEBUN dilakukan oleh tim survey melalui sistim aplikasi berbasis android. Dengan mendatangi langsung lokasi perkebunan kelapa sawit di suatu daerah, maka akurasi pengisian data yang dilakukan, akan mendapatkan akurasi tinggi dan dapat dipercaya. Sebab itu, pentingnya kolaborasi ini, menjadi contoh bagi pengembangan SIPKEBUN nantinya di berbagai daerah.

Melalui proses pendataan secara langsung ini, juga diharapkan menjadi sumber data bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur tata ruang di wilayahnya. Sehingga usulan dari daerah dapat dimajukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan diusulkan kepada Pemerintah Pusat atau Kementerian yang berwenang.

Sebab itu, menurut Joko, pendataan SIPKEBUN sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk melihat sebaran keberadan perkebunan di wilayahnya. Jika sudah berhasil terpetakan, maka Pemerintah Daerah dapat turut serta membantu secara langsung praktek budidaya yang dilakukan petani.

“Melalui pendataan yang dilakukan SIPKEBUN, maka dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendorong keberhasilan pembangunan berkelanjutan,” kata Joko menjelaskan kepada Info SAWIT, belum lama ini.

Dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis android ini, maka SIPKEBUN dapat membuka akses keberadaan perkebunan kepada masyarakat luas. Dengan informasi yang terbuka, maka bila ada penyimpangan di lapangan seperti pembakaran lahan, maka dapat terlihat jelas siapa yang melakukannya.

Supaya tidak melebar dan berbahaya bagi daerah sekitarnya, maka berbagai penyimpangan yang terjadi di suatu wilayah dapat segera diatasi. Melalui pemberdayaan masyarakat luas, maka SIPKEBUN dapat menjadi acuan bersama untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul di perkebunan khususnya kelapa sawit.

Jika proses pendataan sudah selesai dilakukan, maka melalui SIPKEBUN dapat terlihat jelas keberadaan perkebunan kelapa sawit, pemiliknya, ijinnya dan produksi yang berhasil dicapai. Sehingga berbagai dukungan dan bantuan yang akan diberikan Pemerintah Daerah, dapat secara langsung sampai kepada yang membutuhkannya.

Menurut Bupati Seruyan, Sudarsono, keberadaan SIPKEBUN merupakan bagian dari program pemerintah dalam mendukung keberadaan perkebunan kelapa sawit milik petani. Jika keberadaan perkebunan milik petani sudah dapat dilakukan, maka dukungan yang diberikan pemerintah daerah dapat tepat sasaran. Saat ini di Kabupaten Seruyan telah dipetakan 3.187 petani swadaya dengan total luasan 8.648 ha.

“SIPKEBUN juga dapat menjadi pemantau sekaligus membangun berbagai kerjasama yang saling mendukung antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mempercepat akan penyelesaian masalah perkebunan yang banyak dihadapi daerah,” jelas Sudarsono. (T1)