borneonews.co.id
18 Januari 2018
https://www.borneonews.co.id/berita/84350-soal-sertifikat-hambat-replanting-kebun-sawit-185-000-hektare/page/1
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Rencana pemerintah menggelar program peremajaan (replanting) terhadap 185.000 hektare (ha) lahan perkebunan sawit milik rakyat tahun ini bakal terhambat karena sebagian besar kebun kelapa sawit milik rakyat yang mencapai 4,76 juta ha belum bersertifikat.
Padahal sertifikat lahan ini krusial dalam program ini. Maklum, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit hanya mengucurkan dana replanting sebesar Rp25 juta per ha jika lahan kebun bersertifikat
"Kendati BPDP telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk menjalankan replanting tanaman sawit, upaya ini akan terkendala bila pemerintah tidak mempercepat penerbitan sertifikat lahan sawit kepada petani. Kami berharap ada kemudahan pembuatan sertifikat bagi petani kelapa sawit karena masih banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asmar Asryad, di Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Selain petani harus memiliki sertifikat lahan, menurut Asmar, petani sawit juga harus memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB), daftar nominatif petani dan lokasi kebun harus terdapat dalam koordinat, sehingga ini semua menyulitkan petani.
"Untuk itu, kami akan menemui Kementan untuk meminta kemudahan persyaratan tersebut. Sebab, lahan petani yang rata-rata seluas 2 ha sampai 4 ha dan berhak mendapatkan subsidi replanting masih kesulitan memenuhi syarat tersebut," papar dia.
Asmar menambahkan, petani sebenarnya terbantu dana subsidi replanting sawit. Rata-rata kebutuhan biaya replanting senilai Rp60 juta per ha.
"Bila ada subsidi Rp25 juta per ha, petani bisa mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) untuk memenuhi selebihnya," tutur Asmar. (NEDELYA RAMADHANI/m)
