LSM Asing Disinyalir Hambat Usaha Kelapa Sawit Di Papua
Kategori : Berita DMSI Posted : Rabu, 06 Desember 2017

Ilustrasi/Net

rmol.co

6 Desember 2017

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SryV4kUWUpEJ:nusantara.rmol.co/read/2017/12/06/317258/LSM-Asing-Disinyalir-Hambat-Usaha-Kelapa-Sawit-Di-Papua-+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=id

 

LSM Asing Disinyalir Hambat Usaha Kelapa Sawit Di Papua

RMOL. Sejumlah LSM/NGO asing seperti Mighty Earth, KFEM dan AidEnvironment disinyalir gencar melakukan black campaign terhadap sebuah investor swasta di Papua. Bukan hanya kegiatan bisnis perusahaan, aksi LSM tersebut menghambat pembukaan kebun plasma kelapa sawit untuk masyarakat di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

 

Sebagai tindak lanjut aspirasi yang berkembang, rombongan Tim Kerja DPD dan Pusat Kajian Daerah (Puskada) mengecek langsung ke lapangan. Pada Selasa (5/12) digelar pertemuan dan dialog dengan masyarakat setempat di Merauke. Sayangnya, sebagai tuan rumah, Bupati Merauke Frederikus Gebze mendadak berhalangan hadir dengan alasan pergi ke Spanyol.

"Jangan manfaatkan orang Papua untuk kepentingan pihak tertentu. Kami tidak merasa diwakili kepentingan (LSM). Keinginan masyarakat lahan plasma bisa dibuka dan berkegiatan," kata Richard Nosai Koula, perwakilan masyarakat hak ulayat di Merauke, dalam keterangannya, Rabu (6/12).


Pastor Felix Amias, Anggota Missionarium Saccratissmi Cordis, menegaskan kampanye NGO seharusnya tidak dapat dijadikan instrumen penentu keputusan. Apabila masyarakat sudah sepakat menjalin kemitraan dengan perusahaan, di sisi lain perusahaan telah mengikuti aturan pemerintah daerah dan pusat.

 

"Saya telah keliling ke delapan distrik dan bertanya langsung ke masyarakat. Jawaban mereka semua setuju dengan pembukaan plasma masyarakat," ujar Pastor Felix yang juga tokoh masyarakat Boven Digoel.

 



Pihak DPD lantas berjanji menindaklanjuti semua aspirasi termasuk keinginan masyarakat adat, satu warga mendapatkan 1000-10 ribu hektar untuk ditanam kebun plasma sawit.


"Masukan dari masyarakat adat dan investor ini akan diolah oleh Puskada sebagai support sistem untuk disampaikan kepada Pimpinan DPD dan Komite II DPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan sumber daya ekonomi lainnya, termasuk pembangunan pertanian dan perkebunan," beber Plt Kepala Puskada, Irdam Imran.


Sebelumnya, selain DPD, perusahaan tersebut telah mengadu ke berbagai kementerian dan kedutaan besar. Lantaran kewalahan dua tahunan membendung aksi oknum NGO asing yang terus menyerang lewat isu HAM, deforestasi dan sebagainya. [rus]

Bagikan

RELATED POST

Event

Pengunjung