cnnindonesia.com
9 Mei 2017
Galih Gumelar , CNN Indonesia
Lawan Resolusi Sawit Uni Eropa, RI Susun Dokumen Deforestasi
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan siap melawan resolusi sawit Uni Eropa yang bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Sebagai amunisi perlawanan, pemerintah menyusun dokumen terkait deforestasi.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdalifah Machmud, saat ini, pemerintah tengah mengumpulkan peneliti untuk membuktikan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memperhitungkan unsur keberlanjutan (sustainability).
Jika pemerintah tak segera mengumpulkan dokumen tersebut, maka ancaman Indonesia akan berbalik kembali dan resolusi dapat disetujui oleh komisi Uni Eropa. Asal tahu saja, Uni Eropa menuduh Indonesia melakukan deforestasi.
"Tentu saja, pemerintah siap menghadapi dan menghalau semua. Kami segera membuat tim-tim tertentu untuk menyusun dokumen mengenai deforestasi. Para peneliti, di mana saja, boleh memberi masukan untuk menuangkannya dalam dokumen yang jadi pegangan kami. Ini merupakan instruksi langsung dari Menko Perekonomian," ujarnya, Selasa (9/5).
Seharusnya, Uni Eropa tidak bisa berkelit ketika diajak berdebat mengenai perkebunan keberlanjutan dengan Indonesia. Pasalnya, Uni Eropa pun tak memiliki konsep kuat mengenai keberlanjutan. Sementara, Indonesia sudah memberlakukan standar baku soal produk kelapa sawit berkelanjutan melalui Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO).
Berkaca pada pertemuan Menko Perekonomian dan pemerintah Perancis beberapa waktu lalu, ketika negara itu akan mengimplementasikan pajak impor kelapa sawit sebesar 300 persen di tahun lalu, pemerintah Perancis sempat tak bergeming ketika ditanya delegasi Indonesia ihwal konsep keberlanjutan.
"Karena mereka tak punya konsep pasti, harusnya tak ada alasan untuk menolak konsep sustainability Indonesia yang tertuang di dalam ISPO. Kalau mau kan mereka (Uni Eropa) bisa kasih masukan untuk perbaiki ISPO. Nyatanya, tidak. Melihat hal ini, tentu senjata kami menghadapi Uni Eropa adalah pemahaman mengenai sustainability," terang dia.
Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hassan menilai, resolusi Uni Eropa ini cacat karena tidak memasukkan upaya pemerintah dalam memberlakukan perkebunan yang berkelanjutan, seperti pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium perluasan lahan kelapa sawit.
Menurutnya, ini bisa menjadi celah untuk berargumen dengan Uni Eropa bahwa produk kelapa sawit Indonesia sudah mengikuti prinsip keberlanjutan. "Mereka menggunakan data yang tidak akurat. Karenanya, kami menilai kebijakan ini bersikap diskriminatif," imbuhnya.
Meski sudah punya amunisi yang cukup kuat, pemerintah tak punya banyak waktu untuk meyakinkan Uni Eropa. Dokumen penelitian soal deforestasi harus sudah diserahkan ke komisi Eropa sebelum kuartal III nanti, di mana periode itu bersamaan dengan keputusan komisi untuk menolak atau menerima resolusi.
"Targetnya, kami akan meyakinkan Komisi Eropa bahwa resolusi ini bisa merugikan Uni Eropa sendiri," tegas Ridwan.
Sebagai informasi, parlemen Uni Eropa mulai melarang pemakaian biodiesel berbasis CPO mulai 2020 mendatang dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal bagi kelapa sawit yang tertuang di dalam resolusi Uni Eropa bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests.
Resolusi tersebut diterbitkan untuk menghalau dampak negatif perkebunan, seperti deforestasi dan degradasi habitat.
Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa tercatat sebesar 4,4 juta ton pada 2016 atau naik 3 persen dari posisi tahun sebelumnya 4,2 juta ton. Angka ini mengambil 17,5 persen dari ekspor kelapa sawit sebesar 25,1 juta ton. (bir)
