tribunnews.com
7 November 2018
http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/11/07/kebijakan-pemerintah-mendorong-ekspor-belum-terintegrasi-dengan-baik?page=2
Kebijakan Pemerintah Mendorong Ekspor Belum Terintegrasi dengan Baik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjadinya perang dagang AS-China teryata ikut mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia.
Faktor ini juga ikut mendorong sejumlah negara tujuan ekspor, seperti India menerapkan proteksionisme berlebihan bea masuk diatas 50% untuk produk CPO asal Indonesia.
“Jika digabung total porsi dari ketiga negara itu 34% dari total ekspor non migas. Padahal ekspor CPO berkontribusi 15% dari total ekspor non migas,” kata Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira Adinegara dalam acara diskusi Potensi Ekspor di Tengah Pelemahan Rupiah yang digelar Forum Warta Pena di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Menurutnya, ada beberapa solusi bagi pemerintah agar dapat meningkatkan nilai ekspor ditengah persoalan global dan melemahnya nilai tuker rupiah terhadap dolar AS dengan memberikan pelonggaran setiap pungutan, khususnya ekspor CPO diturunkan menjadi US$ 15-20 per ton, dan memperluas pasar baru seperti Afrika Tengah, Eropa Timur, dan Rusia.
“Bagi kendala logistik, pemerintah bisa memberikan keringanan pajak (tax holiday) untuk forwarder atau jasa ekspor dari Indonesia ke Afrika misalnya,” sambung Bhima.
Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Handito Hadi Joewono mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong nilai ekspor dengan memasuki pasar baru ekspor.
Ekspor ini bisa dilakukan perusahaan besar maupun UKM.
Buat industri atau perusahaan besar sangat bermanfaat diberikan insentif pajak termasuk tax holiday.
"Sementara untuk perysahaan kecil dan UKM yang dibutuhkan adalah dorongan untuk memulai ekspor dan mengefektifkan fasilitas pembayaran ekspor," kata Handito.
Namun sayangnya hingga saat ini kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor belum terintegrasi dengan baik.
Hal itu setidaknya terlihat dari belum terwujudnya kesatuan pandang antar sektor.
"Semestinya Kemenko Perekonomian perlu lebih 'galak' mengkoordinasikan pihak-pihak terkait ekspor," terang dia
Berbagai cara juga perlu dilakukan pemerintah agar pasar ekspor bisa tumbuh, salah satunya dengan peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya menggairahkan dunia usaha berarti mendorong pertambahan omset penjualan dengan peningkatan daya beli masyarakat untuk produk yang dijual di dalam negeri,” kata Handito.
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi optimis tahun ini produksi minyak sawit diperkirakan mencapai 42 juta ton dimana 31 juta ton diantaranya terserap di pasar ekspor.
"Namun, diakuinya munculnya kampanye negatif dari negara produsen minyak nabati menjadi salah satu kendala ekspor bagi produsen dalam negeri," katanya.
Oleh karenanya, Tofan berharap industri sawit nasional perlu terus meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan industri hilir Malaysia.
.
Editor: Eko Sutriyanto
