Punya Daya Saing Tinggi, Sawit Harus Diperhatikan
Kategori : Berita DMSI Posted : Jum'at, 16 Maret 2018

MI/Aries Munandar

mediaindonesia.com

16 Maret 2018

Penulis: (Ant/E-1)

http://www.mediaindonesia.com/news/read/150086/punya-daya-saing-tinggi-sawit-harus-diperhatikan/2018-03-16

Punya Daya Saing Tinggi, Sawit Harus Diperhatikan

PEMERINTAH perlu memberikan perhatian terhadap komoditas kelapa sawit. Terlebih karena sawit memiliki daya saing yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan komoditas lain.

“Secara ekonomi pemerintah telah memberikan perhatian, tapi tidak demikian di sisi politik” kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono saat menjadi pembicara pada Seminar dan Munas X Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Jakarta, Kamis (15/3).

Kondisi itu, lanjut Tony, juga terjadi di sektor pertanian secara umum. Hingga saat ini, petani yang tergabung dalam asosiasi tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam memenga-ruhi kebijakan pemerintah maupun dalam pesta demokrasi baik pada ajang pilkada maupun pilpres.

Hal itu berbeda jika dibandingkan dengan di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Posisi tawar asosiasi petani di negara itu sangat kuat.

Padahal, jumlah petani di Jepang sekitar 1% dari jumlah penduduk, di AS hanya 5% dan di Indonesia sekitar 35% dari total penduduk.

Untuk sektor sawit, walaupun ada sekitar 20 juta orang yang bekerja di sektor itu, posisi tawar asosiasinya juga lemah. “Ini karena memang para petani maupun pelaku usaha sawit di Indonesia belum memiliki tradisi bargaining position,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan 20 juta orang merupakan angka yang sangat besar. Dengan demikian, seharusnya asosiasi, baik pengusaha kelapa sawit maupun asosiasi petani kelapa sawit, memiliki posisi tawar yang tinggi dalam setiap pesta demokrasi baik pada tataran lokal (pilkada) maupun nasional (pilpres).

“Selama ini para pekerja di perkebunan sawit hanya dijadikan sebagai objek. Bahkan tak jarang pengusaha harus menyumbang atau diminta sponsorship oleh calon bupati atau gubernur dalam sebuah pilkada,” kata Yunarto. (Ant/E-1)

Bagikan

RELATED POST

Event

Pengunjung